"IMF dan World Bank Dituduh Ciptakan Penjajahan Ekonomi Baru: Negara Miskin Terjebak dalam Utang dan Kebijakan Neoliberal"
#1 TRANDINGPOLITIK
Video tersebut mengulas peran IMF (International Monetary Fund) dan World Bank yang dinilai tidak benar-benar membantu negara miskin, melainkan menciptakan bentuk baru penjajahan ekonomi. Sejak didirikan pada 1944 melalui Konferensi Bretton Woods, kedua lembaga ini dianggap lebih berpihak pada kepentingan negara donor, terutama Amerika Serikat dan Eropa. Dengan kebijakan Structural Adjustment Programs (SAP) , negara penerima bantuan dipaksa melakukan pemotongan subsidi, privatisasi aset negara, dan liberalisasi pasar. Hal ini berdampak pada krisis sosial, ekonomi, dan bahkan kehilangan kedaulatan nasional, seperti yang terjadi di Indonesia, Ghana, Argentina, dan Yunani . Meski IMF dan World Bank mengklaim membantu pembangunan dan stabilitas, kritikus menyebut mereka menciptakan sistem yang memperdalam ketimpangan dan ketergantungan ekonomi.
Sejak berdirinya IMF dan World Bank pada tahun 1944, kedua lembaga internasional ini dikenal sebagai institusi yang bertujuan membantu negara berkembang melalui pinjaman dan kebijakan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, banyak negara justru terjebak dalam lingkaran utang yang sulit keluar dan harus tunduk pada kebijakan ekonomi neoliberal yang merugikan rakyat kecil.
Video yang diulas oleh Merlin AI menyoroti bagaimana IMF dan World Bank menggunakan Structural Adjustment Programs (SAP) sebagai alat untuk mengontrol ekonomi negara berkembang. Program ini mewajibkan negara penerima bantuan untuk:
Menghapus subsidi publik (BBM, listrik, pendidikan, kesehatan)
Memprivatisasi BUMN
Membuka pasar domestik untuk investasi asing
Mengurangi peran negara dalam perekonomian
Dampaknya terasa di banyak negara seperti Indonesia, Ghana, Argentina, dan Yunani , di mana kebijakan SAP justru memicu inflasi tinggi, kemiskinan, dan kerusuhan sosial. Kasus terkenal adalah krisis ekonomi Indonesia tahun 1997-1998 , saat IMF menerapkan syarat pemotongan subsidi BBM dan penutupan puluhan bank, menyebabkan inflasi melonjak hingga 70%, rupiah hancur, dan krisis multidimensi yang berujung pada jatuhnya rezim Soeharto .
Lebih lanjut, video tersebut juga mengkritik HIPC Initiative dan MDRI yang ditawarkan IMF dan World Bank sebagai solusi penghapusan utang. Namun, penghapusan utang tersebut tetap disertai syarat ketat yang membuat negara miskin tetap bergantung pada kebijakan neoliberal.
Pada tahun 2023, 75 negara termiskin dunia masih membayar lebih dari Rp1.000 triliun hanya untuk bunga dan cicilan utang. Angka ini terus meningkat, memaksa negara-negara tersebut memotong anggaran pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Alternatif Baru: Belt and Road Initiative (BRI) dari Tiongkok
Sebagai alternatif dari IMF dan World Bank, Tiongkok meluncurkan Belt and Road Initiative (BRI) sejak 2013. Proyek infrastruktur global ini menawarkan pinjaman tanpa syarat reformasi ekonomi seperti yang diterapkan oleh IMF. Namun, BRI juga menimbulkan risiko baru, seperti kehilangan kedaulatan atas aset strategis jika negara gagal bayar, seperti kasus pelabuhan Hambantota di Sri Lanka yang kini dikuasai oleh Tiongkok.
Penutup:
Dengan munculnya tantangan global baru seperti digitalisasi ekonomi dan mata uang digital (CBDC), IMF terus memperluas pengaruhnya. Pertanyaan besar yang tersisa adalah: apakah IMF benar-benar menjadi solusi, atau hanya menciptakan bentuk baru penjajahan ekonomi global?